MENGARIFI KERINDUAN MASYARAKAT PADA ORDE BARU
Oleh : Drs. Desri Arwen, M. Pd
(Peserta Program Doktor Pendidikan PTIQ Jakarta, kini sebagai Wakil Rektor III
Universitas Muhammadiyah Tangerang)

Hasil survei Indo Barometer yang dirilis beberapa pekan yang lalu mengenai penilaian masyarakat terhadap pemerintahan dari masa ke masa, dari era Orde Lama Soekarno hingga era Reformasi Susilo Bambang Yudhoyono mengagetkan banyak pihak, sebab ternyata hasil polling terbanyak ditempati era Orde Baru Soeharto. Keterkejutan atas hasil survei itu seolah menegaskan satu hal, yaitu perasaan simpatik dan rindu akan negeri yang sejahtera dan bermartabat yang dirasakan banyak warga masyarakat di negeri ini terhadap pada era Orde Baru Soeharto sungguh memberikan kesan mendalam.
Di era Orde Baru, Soeharto dengan kebijakan ekonomi mampu membuat masyarakat Indonesia mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Kebijakan subsidi di segala bidang terutama bidang ekonomi yakni kebutuhan pokok sehari-hari dapat terjangkau dengan harga murah. Harga BBM, sembako dan kebutuhan lainnya dapat dibeli dengan harga murah. Harga murah ini juga terjangkau oleh rakyat kecil, tidak hanya kalangan atas saja yang menikmati harga murah. Bidang pertahanan dan keamanan negara terjamin. Masa Orde Baru Soeharto, Indonesia terkenal dengan sebutan Harimau Asia dan disegani negara-negara se-Asia Tenggara. Namun apakah dengan begitu, negeri ini harus diarahkan modelnya kembali seperti di era Orba?!
Sebuah romantisme wajar
Di mana pun masyarakat di dunia ini pasti menginginkan kesejahteraan dan kemakmuran. Dan mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran dipengaruhi oleh kebudayaan, kebijakan pemimpin negara, hukum dan rakyat. Jika rakyat tidak bisa patuh dan tunduk terhadap kebijakan dan hukum yang berlaku maka kesejahteraan dan kemakmuran sulit tercapai. Masyarakat Indonesia banyak yang tidak puas akan kepemimpinan pemerintahan saat ini. Disadari atau tidak berbagai fenomena seperti demo, kritik hingga hujatan kekesalan terhadap pelaksanaan pemerintahan baik bidang politik, sosial, hukum, pertahanan dan keamanan serta yang terpenting adalah bidang ekonomi begitu kompleks mewarnai kehidupan negara ini.
Bidang ekonomi dapat dikatakan menjadi titik puncak kemelut yang melanda masyarakat Indonesia. Jika dibandingkan dengan masa Reformasi sekarang, harga kebutuhan ekonomi semakin melonjak tinggi. Tak jarang kebutuhan barang harga pasar nasional dipengaruhi harga pasar dunia. Saat harga pasar dunia naik maka harga pasar nasional ikut naik. Semakin tingginya harga barang kebutuhan sehari-hari berdampak pada rakyat kecil yang hidup serba kekurangan tidak dapat menjangkau membeli kebutuhan hidup sehari-hari. Rakyat kecil yang miskin semakin miskin, terjerat dan terbelenggu dalam carut marut perekonomian. Ibarat kata kesejahteraan dan kemakmuran tidak mencapai taraf yang diimpikan semua kalangan masyarakat.
Harus kita akui bahwa memang masih banyak perkara besar yang dihadapi bangsa ini yang belum berhasil dibereskan di era reformasi. Kemiskinan, misalnya, tak kunjung cepat bisa diselesaikan dan dituntaskan. Masih banyak anak bangsa yang terbelenggu oleh kemiskinan. Korupsi juga tidak ada habis-habisnya kendati terus dikikis. Bahkan sebaliknya, megaskandal kasus korupsi dari waktu ke waktu terus bermunculan. Celakanya, selain banyak kasus megakorupsi yang tenggelam atau tidak terungkap tuntas, penegakan hukum juga melempem. Tengoklah penanganan kasus Bank Century dan mafia pajak, yang cuma menyeret pelaku-pelaku kelas teri.
Jadi, selama lebih dari 13 tahun reformasi belum mampu sepenuhnya mewujudkan Indonesia baru yang sejahtera, bahkan demokrasi yang dibangun dan diharap-harap memicu tampilnya Indonesia yang maju, sejahtera dan bermartabat tak jua kunjung menjadi nyata, demokrasi masih saja terpusat bahkan terseret ke dalam pusaran demokrasi transaksional. Terlebih ji­ka me­li­hat pe­ri­la­ku pa­ra eli­te par­tai po­li­tik, pe­ri­la­ku wa­kil rak­yat dan pe­ri­la­ku pe­ja­bat po­li­tik di pe­me­rin­tah­an, kon­so­li­da­si de­mo­kra­si itu be­lum ter­ja­di. Pro­duk Pe­mi­lu di era reformasi jus­tru ­ma­kin me­nga­bur­kan ha­rap­an-ha­rap­an de­mo­kra­si yang ter­kon­so­li­da­si. Par­tai po­li­tik ki­an men­ja­di be­ban ba­gi bang­sa dan ter­san­de­ra oleh pa­ra ka­der yang ko­rup. Jadi amat rasional, romantisme kesejahteraan dan rasa aman di era Orba mengapung kembali dalam memori anak-anak negeri.
Perbandingan yang tidak tepat
Namun, kendati reformasi masih mengundang berbagai gugatan, kembali ke masa Orde Baru jelaslah bukan pilihan. Kita, misalnya, tidak ingin kebebasan berpendapat kembali dibelenggu, pers diberedel, kaum oposisi dijebloskan ke penjara, dan orang bisa menjadi presiden selama 30 tahun. Masih banyak yang harus dibenahi. Termasuk kualitas pemimpin bangsa, jangan sampai sejarah kemudian mencatat pemimpin di masa reformasi lebih buruk daripada Pak Harto.
Artinya romantisme terhadap kesejahteraan di era Orba, bukan berarti era tersebut lebih baik daripada Reformasi karena setiap pemerintahan dari masa ke masa memiliki karakter yang berbeda baik positif maupun negatif. Banyak pemerhati politik yang berpendapat, bahwa secara aple to aple, membandingkan Orde Reformasi, Orde Baru, dan Orde Lama sebetulnya kurang memadai. Hal ini didasarkan pada argumentasi, yaitu pertama, rentang waktu. Orde Lama telah berjalan selama 20 tahun, yakni 1945 – 1965. Kemudian era Orde Baru malah lebih lama lagi, yakni 32 tahun sejak 1966 – 1998. Sementara Orde Reformasi baru berjalan 13 tahun. Artinya, Orde Reformasi baru berjalan selama 40%-nya Orde baru dan 65%-nya Orde Lama.
Kedua, Orde yang diperbandingkan berada dalam sitauasi ruang dan waktu yang cukup berbeda. Orde Lama terjadi pada masa Soekarno dalam rentang waktu 65 hingga 45 tahun silam. Kemungkinan besar, responden yang terpilih menjadi sampel tidak pernah merasakan periode itu. Mereka tahu Orde Lama dari bentangan sejarah yang menurut banyak kalangan telah “dimanipulasi” oleh Orde berikutnya, Orde Baru. Sementara ruang dan waktu Orde Baru juga sangat berbeda dengan kondisi Orde Reformasi dan Orde Lama. Banyak dari kita yang mengetahui bahwa pada fase itu, kebebasan infromasi adalah sebuah barang mahal. Tidak ada kebebasan pers yang dapat menginformasikan betapa buruknya sistem pemerintahan yang terkerangkeng KKN.
Andai saja ada media massa yang kritis, pembredelan adalah akibatnya. Demikian pula dengan Orde Reformasi. Fase ini dipenuhi dengan euforia kebebasan. Yang paling nyata adalah kebebasan pers. “Buruk rupa” pemerintahan dalam arti luas (Legislatif, eksekutif dan yudikatif) bisa diekspose sedemikian rupa secara “telanjang” tanpa sensor, kecuali sensor pribadi media bersangkutan. Jadi, membandingkan ketiganya secara aple to aple sebetulnya kurang tepat. Namun demikian, argumentasi di atas tidak kemudian menghalangi riset yang dilakukan. Pertimbangan itu dikesampingkan dikarenakan saat ini kehidupan bernegara sangat ditentukan oleh persepsi masyarakat. Semua unsur pemimpin politik yang ada di Indonesia, baik presiden, gubernur, bupati hingga kepala desa bisa terpilih, sangat dipengaruhi oleh persepsi masyarakat.
Hal ini sebagai implikasi dari pilihan kita menggunakan metode demokrasi yang mengadopsi sistem pemilihan pemimpin politik secara langsung. Mengingat pentingnya persepsi dalam konteks saat ini, melihat opini masyarakat Indonesia secara umum terhadap ketiga Orde yang ada dibutuhkan sebagai cerminan kondisi masyarakat saat ini. Dan pada akhirnya kembali kepada setiap individu untuk menyikapi setiap perubahan apakah itu tantangan atau hambatan yang jelas kita harus siap maju menerjang ombak sebesar apapun.Terkadang kita ingin kembali berenang di samudera kesedihan. Padahal hidup harus terus maju ibarat kata sekarang ini kita menyeberang lautan dengan perahu untuk mencapai daratan dan dahsyatnya arus laut harus dihadapi.